Hakikat Kemerdekaan dalam Refleksi Pendidikan

 

Kemerdekaan bukan hanya dimaknai dengan lepasnya bangsa Indonesia dari keterjajahan bangsa asing. Tetapi, lebih dari itu, kemerdekaan bangsa berarti kemerdekaan pula bagi seluruh rakyatnya yakni terbebas dari segala bentuk eksploitasi, kebodohan, dan ketidakadilan.

Ki Hadjar Dewantara, bapak pendidikan mendefinisikan format manusia merdeka adalah mereka yang hidupnya tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Jadi, ketika rakyat Indonesia belum dapat mengaktualisasikan dirinya sebagai manusia merdeka, maka bangsa Indonesia belum bisa dikatakan merdeka.

Sejarah membuktikan bahwa pendidikan memberikan kontribusi yang besar dalam lahirnya kemerdekaan. Melalui pendidikan, tokoh seperti R.A Kartini, R. Dewi Sartika, Ki Hajar Dewantara menanamkan jiwa dan semangat nasionalisme kepada generasi muda. Pada masa perang kemerdekaan dan revolusi mereka tidak hanya sekadar berorganisasi atau menjadi aktivis, tetapi juga memiliki strategi untuk membangun kekuatan bersenjata. Para tokoh itu membangun visi dan misi pendidikan untuk meraih kemerdekaan dan kebebasan.

Berbeda dengan sekarang, model pendidikan untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan dan perasaan merdeka seakan dicabut dari akar tonggaknya. Pendidikan yang mestinya dimaknai secara luas, ternyata hanya dipahami sebagai proses formal, sekadar proses alih pengetahuan. Bahkan, pendidikan tidak mampu lagi menjadi sarana liberasi, yakni sebagai sebuah proses kerja kreatif dan responsif untuk memerdekaan dan memberdayakan pelajar. Wajar jika spirit kemerdekaan, kebebasan, dan pencerahan sulit ditemukan dalam sistem dan praktik pendidikan saat ini. Tidak ada ruang dan waktu untuk terjadinya liberasi yang mendorong sikap mental para pelajar untuk menjadi manusia merdeka.

Belum lagi, biaya pendidikan yang kian mahal dan hampir tak terjangkau oleh rakyat miskin. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, sejumlah perguruan tinggi negeri berubah menjadi badan hukum milik negara. Perubahan ini mendorong lembaga-lembaga pendidikan, yang seharusnya melahirkan manusia-manusia terpelajar, justru terbelenggu dengan upaya mencari uang sekaligus menjauhkan diri dari sosial masyarakat. Maka, impian untuk mendapatkan pendidikan murah, baik, dan berkualitas belum dapat terwujud.

Bangsa ini seharusnya membentuk spirit kemerdekaan untuk merancang pendidikan berjiwa merdeka. Spirit kemerdekaan dalam pendidikan bisa diwujudkan dalam dua hal. Pertama, dalam sistem pendidikan yang diwujudkan dengan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, kemerdekaan, dan egalitarianisme. Kedua, dalam praktik pendidikan dengan mengimplementasikan spirit kemerdekaan dalam proses pembelajaran, interaksi antara siswa dengan guru, sesama guru, dan antar siswa. Misalnya melalui pengajaran yang kontekstual, dialog, presentasi, pelajaran yang interaktif, partisipatoris, penilaian yang transparan, dll.

Pendidikan juga perlu menanamkan sikap kritis pada anak didik sehingga terlahir manusia-manusia kritis yang mampu melihat aneka tantangan pada eranya, berani membicarakan masalah lingkungan dan ikut mencarikan solusi. Spirit kemerdekaan dan pendidikan kritis akan menumbuhkan curiousity intelektual, kematangan emosional, dan kejernihan spiritual anak didik. Mereka akan mampu melakukan transformasi diri menjadi orang-orang merdeka, lantaran institusi pendidikan dan lingkungan mampu memberikan iklim yang kondusif. (*)

 

oleh Amin Fitriyah

Read more ...

PERAN GURU MENYAMBUT MEA 2015

Lebih dari satu dekade yang lalu, para pemimpin ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara. Rencananya agenda tersebut akan direalisasikan pada akhir tahun 2015. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing ASEAN serta bisa menyaingi Cina dan India dalam menarik investasi asing. Pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ini akan memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain ke seluruh Asia Tenggara. Alhasil kompetisi akan menjadi semakin ketat. Hal ini akan berdampak pada bidang permodalan, barang dan jasa, serta tenaga kerja. Menurut Organisasi Perburuhan Dunia (ILO), permintaan tenaga kerja menjelang MEA akan semakin tinggi.
 

Indonesia menjadi sasaran empuk penyelenggaraan pasar bebas se-Asia Tenggara. Mengingat negara kepulauan memiliki jumlah penduduk yang besar dan ketersediaan SDA yang melimpah. Soliditas antar pengusaha, tenaga kerja, dan lembaga pendidikan di negara kita menjadi hal yang sangat penting. Jika tidak dipersiapkan dengan baik, kita akan semakin tertinggal.
 

Thailand sudah menggalakkan pembelajaran menggunakan Bahasa Indonesia di sekolah-sekolahnya. Di Malaysia, banyak dijumpai spanduk dan slogan menyambut MEA. Berbeda dengan Indonesia, negara ini justru memasang spanduk dan baliho partai politik dan gambar-gambar caleg.
 

Indonesia dihadapkan pada beberapa isu dalam persiapan mengahadapi MEA, diantaranya adalah sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing secara global. Wardan Suyanto, M.A., Ed.D., Wakil Rektor I UNY mengatakan, era keterbukaan MEA akan dirasakan sama oleh masing-masing negara di Asia Tenggara. Semakin siap suatu negara maka akan semakin matang pula dalam bersaing dengan negara lain.
 

Dalam mempersiapkan SDM yang terampil dan mampu bersaing menghadapi MEA, pendidikan di sekolah menjadi satu bagian yang substansial. Maka peran guru sebagai ujung tombak dalam dunia pendidikan juga menjadi hal yang urgent pula. Hal ini sejalan dengan apa yang pernah diungkapkan guru besar UNY, Prof. Suyanto, Ph.D. Menurutnya, kesiapan menghadapi MEA tidak luput dari peran guru profesional sebagai pencetak generasi emas Indonesia.
 

Pendidikan di perguruan tinggi pun mengharuskan mahasiswanya mempunyai kompetensi unggulan yang mampu bersaing dengan negara lain. Dra. Hj. Sri Astuti, M.Pd., Kaprodi Pendidikan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA) Jakarta pernah berujar bahwa softskill harus dimiliki mahasiswa. Peningkatan kualitas SDM, khususnya pembangunan pendidikan, telah menjadi prioritas negara-negara ASEAN dalam rencana pembangunan menyambut MEA 2015, tak terkecuali Indonesia. Oleh sebab itu, para pendidik dalam hal ini guru dan dosen, juga harus mempersiapkan diri lebih baik lagi agar peningkatan kualitas SDM tadi bisa terwujud. (Firdaus)

Read more ...

GURU HARUS PANDAI MENULIS

Pelatihan Jurnalistik Tim Redaksi Pionner, PPG SM-3T UNY
 

Puluhan orang tampak sibuk menulis berita yang ditugaskan oleh pembicara. Ada yang sembari melakukan diskusi dengan teman di sebelahnya, ada pula yang fokus dengan laptop di depannya. Suasana ini tidak dijumpai di ruang redaksi sebuah media konvensional, tapi ruang serbaguna Pendidikan Profesi Guru (PPG) UNY Kampus Wates.
 

Mereka adalah mahasiswa PPG SM-3T UNY yang tergabung dalam ekstrakurikuler jurnalistik Pioneer. Para calon guru profesional ini mengikuti pelatihan jurnalistik dengan menghadirkan pembicara dari Tribun Jogja, Ibnu Taufiq Juariyanto, Rabu (20/5).
 

Kegiatan ini diselenggarakan oleh tim jurnalistik Pioneer. Peserta yang memiliki basic keguruan dan ilmu pendidikan sangat berantusias mengikuti pelatihan. Ibnu Taufiq menyampaikan materi tentang dasar-dasar kepenulisan yang merupakan modal awal dalam membuat sebuah tulisan.
 

Menurutnya sebuah tulisan harus memiliki news value diantaranya bersifat penting, menarik, dan aktual atau kekinian. Apalagi ketika seorang penulis ingin mengirimkan hasil tulisannya ke sebuah media konvensional, tentu harus memenuhi kaidah kepenulisan. Tak hanya itu, menurutnya tulisan juga harus berkaitan dengan kepentingan orang banyak (magnitute) dan mengandung kedekatan dengan sasaran pembaca. Sedangkan hal yang paling sederhana tulisan itu harus memiliki keunikan sehingga menarik pembaca untuk menyelesaikan hingga akhir tulisan.
 

“Kalau teman-teman ingin mengirimkan karya ke sebuah media setidaknya tulisan mengandung news value. Meski beberapa media juga mempunyai standarisasi sendiri,” ujarnya.
Ibnu yang sekaligus pemimpin redaksi ini juga menyampaikan beberapa jenis tulisan yang ada pada media konvensional. Diantaranya straight news, soft news, features, dan opini. Dalam pelatihan ini juga dilakukan simulasi menulis berita straight agar diketahui dimana letak kekurangan sebuah tulisan.
 

Hal yang sama juga disampaikan Eko Risqa Sari, Pemimpin Umum Ekstrakurikuler Jurnalistik Pioneer. Menurutnya pelatihan ini dilakukan untuk membekali para anggotanya dalam menulis, sehingga saat pelatihan dilakukan simulasi. “Setiap dua bulan kami menerbitkan buletin yang digarap oleh teman-teman PPG SM-3T. Di sela-sela kesibukan kuliah para pengurus masih menyempatkan diri untuk menulis. Kegiatan ini juga untuk mengasah kemampuan calon guru dalam menulis,” kata Eko.
 

Minimnya minat guru dalam menulis sering menjadi hambatan untuk menghasilkan sebuah karya. Padahal di era maju seperti sekarang ini guru juga dituntut tidak hanya pandai mengajar namun juga menulis. Beberapa media memberi ruang bagi kalangan pendidikan termasuk guru untuk menuangkan gagasannya, namun itu masih sangat minim belum sebanding dengan jumlah guru di Indonesia.
 

Buletin Pioneer mencoba menjembatani calon guru profesional ini untuk memulai kegiatan menulis. Sehingga rubrik yang disajikan dalam buletin Pioneer sifatnya sederhana dan disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Namun Pioneer juga menyajikan wacana pendidikan yang sifatnya lokal maupun nasional. (*)

Oleh Fitri Nurhayati, S.Pd
Pemimpin Redaksi Pioneer,
Mahasiswa PPG SM-3T UNY

Read more ...

UN BUKAN LAGI PENENTU KELULUSAN

Oleh: Fitri Nurhayati

doc. pribadi

Entah menjadi angin segar atau malah menjadi bumerang bagi dunia pendidikan di Indonesia, pada penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) tahun ini, setiap sekolah diberi kebebasan untuk menentukan kelulusan para siswanya sendiri. UN tidak lagi menjadi syarat utama atau syarat mutlak kelulusan siswa pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SMP, dan SMA).

Berdasarkan Permendikbud No. 5 Tahun 2015 Pasal 4 ayat 1 tentang kelulusan peserta didik, kriteria kelulusan siswa untuk semua mata pelajaran diperoleh dari gabungan rata-rata nilai UN dan nilai rapor dengan rasio 30 berbanding 70 persen. Artinya, sekolah diberi keleluasan lebih untuk mengevaluasi hasil belajar siswanya sendiri. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan, pernah menyampaikan bahwa kebijakan UN yang dibuat kali ini lebih menekankan pada nilai kejujuran, bukan semata pada tingkat kelulusan siswa saja.

Apa yang disampaikam Mendikdasmen tadi juga disampaikan oleh Muhammad Nursa’ban, M.Pd dosen Pendidikan Geografi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Beliau mengatakan bahwa kelulusan siswa ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rapat dewan guru. “Ketentuannya sudah ada dalam peraturan menteri yang baru,” kata dia.

Kebijakan ini dirasa logical mengingat guru adalah sosok yang paling mengetahui bagaimana perkembangan seorang peserta didik selama mengikuti proses belajar di sekolah. Oleh sebab itu, guru lah yang mestinya paling berhak menentukan kelulusan siswa.

Akan tetapi, kebijakan seperti ini tidak serta merta efektif karena sangat dekat dengan berbagai praktik kecurangan. Proses pembelajaran pun sering terabaikan karena sekolah justru lebih mementingkan nilai akhir yang merupakan hasil ‘dongkrak’ sana-sini.

Drs. Indra Suwarna (guru SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta-red) menambahkan bahwa beliau tidak setuju dengan kebijakan yang menyatakan bahwa nilai UN SMA hanya akan digunakan sebagai pertimbangan masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Padahal, tidak semua siswa SMA ingin masuk PTN. Bisa jadi mereka berencana melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang mereka inginkan. Oleh sebab itu, nilai UN seharusnya tidak menjadi bahan pertimbangan masuk PTN meski siswa yang bersangkutan memperoleh nilai UN yang tinggi.

Pada praktiknya, sekolah-sekolah tetap melakukan persiapan untuk menghadapi UN, salah satunya SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. “Sekolah kami masih melakukan pendalaman materi mapel UN, seperti tahun-tahun sebelumnya. Kami menerapkan metode belajar yang menyenangkan. Guru hanya sebatas menemani siswa belajar,” ujarnya. Pembelajaran yang terlalu kaku dan serius malah bisa menjadi bumerang bagi siswa. Pada saat UN, otak mereka malah bisa overload dengan soal-soal akibat akumulasi belajar yang terus-menerus.

Seperti halnya SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, MAN Ende Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT) juga melakukan persiapan dengan memfokuskan mapel UN pada kegiatan belajar pagi hari, diteruskan dengan tambahan jam belajar di sore hari. Persiapan mental pun dilaksanakan melalui muhasabah bersama. Selain itu, sekolah juga memberikan try-out secara berkala untuk mengetahui kesiapan siswa dalam menghadapi UN.

Seorang siswi MAN Ende, Putri, mempunyai tanggapan sendiri tentang UN. Menurutnya, kebijakan baru di atas sebetulnya menjadi satu kesempatan emas baginya untuk lulus dari jenjang SMA. Namun, ia juga berujar bahwa standar penentuan kelulusan berdasarkan nilai UN tahun lalu sangatlah tidak adil.

Tim redaksi Buletin Pioneer berhasil menelusuri curahan hati Putri. Menurutnya, para gurulah yang seharusnya menentukan kelulusan siswa karena mereka yang setiap hari berinteraksi langsung dengan para siswa selama di sekolah. Guru lebih mengetahui perkembangan siswa di sekolah. Tidaklah adil jika kelulusan siswa ditentukan hanya dalam kurun waktu tiga hari. Apalagi soal-soal yang dijadikan standar kelulusan berupa pilihan ganda, jadi masih ada faktor keberuntungan di dalamnya.

Read more ...